Wartapostnews.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi
mengingatkan TNI-Polri beserta keluarganya tidak bisa bersikap bebas layaknya
masyarakat sipil dalam berdemokrasi.
Salah satunya, TNI-Polri maupun keluarganya tidak bisa
sembarangan mengundang penceramah.
Menurut dia, tentara dan polisi tidak bisa terlibat dalam
urusan demokrasi. Hal ini juga harus diterapkan kepada keluarga masing-masing
agar memberikan contoh kedisiplinan nasional kepada masyarakat.
“Hal seperti ini harus mulai dikencangkan lagi, supaya
masyarakat itu melihat dan bisa kita bawa juga ke arah kedisiplinan nasional.
Ini bukan hanya bapak/ibu yang kerja, tapi yang di rumah
juga sama,” kata Jokowi dalam Pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri Tahun 2022 di
Jakarta Timur, Selasa (1/3).
“Hati-hati ibu-ibu kita juga sama, kedisiplinnya harus sama.
Enggak bisa ibu-ibu manggil, ngumpulin ibu-ibu yang lain, manggil penceramah
semaunya atas nama demokrasi. Sekali lagi di tentara, polisi, enggak bisa seperti
itu,” sambungnya.
Dia mengatakan TNI-Polri harus mengoordinir penceramah yang
diundang oleh keluarga mereka. Hal ini untuk mencegah penyebaran paham-paham
radikal.
“Makro mikro harus kita urus juga. Tau-tau undang penceramah
radikal. Nah, hati-hati. Juga hal-hal kecil tapi harus mulai didisplinkan,”
ucapnya.
Selain itu, kata dia, TNI-Polri tidak bisa menolak
pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
Terlebih, DPR RI sudah menyetujui rencana pemerintah
memindahkan IKN Nusantara.
“Misalnya bicara mengenai IKN, enggak setuju IKN. Itu sudah
diputuskan pemerintah dan disetujui DPR.
Kalau dalam disiplin TNI-Polri tidak bisa diperdebatkan.
Hati-hati dengan ini,” tutur Jokowi.
(Wartapostnews/Montt/Merdeka).
