Dalam hearing tersebut terkait penerimaan/pemberhentian Tenaga Kesehatan yang diperbantukan untuk pencegahan Covid-19 di Stasiun KA Kota Banjar.
Dalam kesempatan tersebut, Juru bicara GRIB JAYA DPC Kota Banjar Riyan menyampaikan pihaknya menginginkan kejelasan terkait pemecatan sepihak kepada dua orang Nakes, dengan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dulu. Kemudian pengganti ke-dua Nakes tersebut bukan lulusan Keperawatan tetapi lulusan SMA.
" Kami sangat mengharapkan kehadiran PT. Jasa Prima Putera supaya bisa memberi kejelasan. Karena kami menduga ada sesuatu yang ilegal yaitu ketika waktu pendaftaran tidak sesuai dengan mekanisme UU Cipta Kerja.
Dan tentunya PT.KAI Kota Banjar supaya bisa menjadi jembatan penghubung antara GRIB JAYA DPC Kota Banjar dengan PT. Jasa Prima Putera. Dalam hal ini jangan sampai PT. KAI Kota Banjar dituntut oleh konsumen dikarenakan menggunakan PT Ilegal, " ucapnya.
Sementara itu Kepala UPT Stasiun Besar C Banjar Herry memberikan keterangan terkait PT. Jasa Prima Putera yang tidak bisa hadir pada kegiatan hearing tersebut. Namun pihaknya akan memastikan pertemuan antara GRIB JAYA DPC Kota Banjar dengan PT. Jasa Prima Putera.
" Kami tidak bisa mengambil keputusan terkait masalah tersebut, karena pihak PT. Jasa Prima Putera yang seharusnya menjelaskannya. Namun kami memastikan, akan ada pertemuan antara ke dua belah pihak, " ujarnya.
Kapolsek Pataruman AKP Hadi Winarso,S.Sos, M.M yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan, personil Polsek Pataruman dan Polres Banjar memonitoring selama kegiatan hearing tersebut.
" Selama kegiatan tersebut telah dilaksanakan pengamanan tertutup maupun terbuka oleh Polsek Pataruman dan Polres Banjar. Dan selama kegiatan berlangsung dengan situasi aman dan kondusif, " ucap Kapolsek Pataruman.
Humas Polres Banjar Polda Jabar
