Warta Post News | Kab. Ciis Jabar | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis, Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi tentang 13 Buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis di Ruangan temenggung WiradiKusumah Gedung DPRD Kabupaten Ciamis, Rabu (14/08)
Rapat yang dipimpin wakil ketua DPRD Ciamis Dede Herli ini berjalan lancar dihadiri oleh 29 anggota DPRD Ciamis.
Hadir dalam paripurna tersebut Bupati Ciamis, Wakil Bupati Ciamis, unsur forkopimda dan SKPD serta tamu undangan lainnya.
Semua fraksi menyampaikan pandangan umunya secara singkat, kecuali fraksi PKS yang dibacakan secara utuh dan menyeluruh menyampaikan pandangan umumnya terkait 13 buah Raperda tersebut.
Penyampaian dibacakan oleh anggota fraksi PKS Ipah Hudaipah, dalam sesi tersebut Ipah menyampaikan pula aspirasi masyarakat terkait kenaikan harga BBM.
“Pada kesempatan ini kami menyampaikan aspirasi masyarakat, dan sepakat dengan keputusan fraksi PKS di DPR-RI untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ditengah perekonomian nasional yang belum sepenuhnya pulih pasca pandemi” Kata Ipah
Hal tersebut dibenarkan oleh Pimpinan Sidang Dede Herli bahwa ada fraksi yang menyampaikan hal tersebut dan juga membenarkan adanya fraksi lain yang intrupsi yaitu Fraksi PDI-Perjuangan.
“Saya kira penyampaian aspirasi tersebut adalah hal biasa dan intrupsipun sesuatu yang biasa, inikan lembaga demokrasi siapapun berhak menyampaikan pandangannya dan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada fraksi atau partai yang mereka pilih” kata Dede Herli
Hal senada disampaikan Uus Rusdiana Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Ciamis “secara tegas bahwa kami semua anggota DPRD Ciamis dari Fraksi PKS menolak mengenai kenaikan Harga BBM Bersubsidi karena kebijakan ini sangat menyengsarakan rakyat dan mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut kebijakan tersebut ” tegas Uus
“dari pusat hingga daerah sudah jelas fraksi PKS menolak mengenai kenaikan BBM dan menguntruksikan kepada seluruh anggota untuk menyuarakan di berbagai media sosial tentang penolakan harga BBM,”pungkas Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat 2024 ini.
Humas Fraksi DPRD PKS Kab. Ciamis